MALANG (Singosari)–Sebanyak 11 dari 14 Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa di Kecamatan Singosari mengikuti forum asistensi dan diskusi terbuka bersama Tim Pendamping Profesional (TPP) di Embung Desa Dengkol, Selasa (7/10) siang.
Forum ini menjadi momen reflektif untuk mengungkap hambatan dalam perencanaan pembangunan desa sekaligus merumuskan solusi kolektif yang akan ditindaklanjuti secara sistematis.
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–16.30 WIB ini difasilitasi oleh TPP Kecamatan Singosari.
Dalam hal ini, Abd. Wahab, memberikan sambutan dan arahan agar forum ini, dapat menjadi salah satu ajang dalam mengurai berbagai problematika yang ada di desa dan pemerintahan desa.
“Tentunya, dalam forum ini, kita sampaikan tantangan apa saja yang dialami. Dengan saling sharing permasalahan dari masing-masing desa, bisa jadi melalui forum ini, ada solusi terbaik,” ungkap Abd. Wahab.
Perwakilan dari kecamatan turut hadir memberikan sambutan dan penekanan pentingnya perencanaan yang sesuai regulasi.
“Kegiatan ini sangat berharga. Semoga menjadi pembelajaran bersama agar perencanaan desa ke depan lebih baik dan sesuai aturan,” ujar perwakilan dari pihak Kecamatan Singosari.
Beragam Masalah Mengemuka: RAB, Dana Ketahanan Pangan, hingga Tools Pemantauan/ Alat Bantu Pantau Perencanaan
Dalam forum yang bergengsi itu, TPP Singosari mencatat sejumlah isu krusial yang dihadapi para perencana desa, antara lain:
- Desa Wonorejo mengeluhkan belum adanya kepastian prioritas kegunaan anggaran dari pusat serta belum optimalnya pemahaman LPMD terhadap tupoksi sebagai tim penyusun RKP desa.
- Desa Purwoasri menyebut siklus perencanaan belum berjalan baik dan pemahaman regulasi Perdes perlu lebih dipahami.
- Desa Watugede menggarisbawahi pentingnya pra-musdes/musrembangdesa sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, karena di forum tersebut bisa menyiapkan bahan yang akan disampaikan pada saat musdes/musrenbadesa dilaksanakan.
- Desa Dengkol mendesak adanya pelatihan teknis terkait perhitungan RAB.
- Desa Tunjungtirto selalu melibatkan masyarakat dengan forum musyawarah dusun (musdus) dalam mereview RPJMDesa dan penentuan prioritas secara langsung bersama masyarakat.
- Desa Langlang menyoroti gangguan siklus akibat regulasi baru serta miskomunikasi dengan unsur kesejahteraan.
- Desa Gunungrejo mengusulkan bimbingan teknis (Bimtek) tools pemantauan atau alat bantu pantau perencanaan seperti AutoCAD dan SBU.
- Desa Toyomarto mengaku bingung karena belum memahami betul terkait pemanfaatan dana 20% untuk ketahanan pangan.
Selain itu, hampir semua desa menekankan kebutuhan akan dokumen perencanaan yang baku, forum pra-musdes, hingga sistem pengarsipan data digital untuk evaluasi dan pelaporan.
Pendamping Tekankan Evaluasi dan Pemahaman Regulasi Baru
Tak luput untuk memberikan komentanya, Pak Syeh Prabudi, Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Singosari itu juga mengingatkan pentingnya menjadikan visi-misi kepala desa sebagai landasan pembangunan.
Ia menekankan bahwa evaluasi harus menjadi langkah awal dalam siklus perencanaan, dan bahwa penyusunan RAB wajib dilakukan oleh tim RKP, bukan oleh perangkat lain seperti PK (Pelaksana Kegiatan).
Sementara itu, Mbak Hetty Marlina, Pendamping Desa Bidang Teknik, memaparkan pemutakhiran penggunaan AHSP 2025, alur pengajuan KDMP, serta pemahaman terhadap Permendesa No. 2 Tahun 2024 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Ia mengingatkan bahwa seluruh desa harus menyelesaikan Musrenbangdes paling lambat Oktober, dengan output berupa matriks RKP yang lengkap dan detail.
Tiga Kesepakatan Strategis untuk Perencanaan Lebih Baik
Forum menghasilkan tiga poin kesepakatan utama sebagai langkah konkret perbaikan perencanaan:
- Peningkatan keterampilan komunikasi Kaur Perencanaan dalam menyampaikan aspirasi dan usulan kepada kepala desa.
- Integrasi forum rutin perencanaan ke dalam dokumen resmi desa sebagai wujud komitmen berkelanjutan.
- Fokus peningkatan kapasitas Kaur Perencanaan, khususnya dalam memahami alat evaluasi dan pelaporan seperti DPA, RKA, RAB, LPPD, LKPPD, dan LIPPD.
Ke depan, forum ini akan digelar tiga kali dalam setahun dengan tema yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan riil desa.
Sebagai informasi, kegiatan yang bertepatan dengan momen Hari Bakti Pendamping Desa ini dipandang sebagai tonggak baru menuju perencanaan desa yang lebih transparan, terukur, dan berdaya guna. Dengan berbagai masukan langsung dari desa, TPP berharap hasil forum ini akan menjadi bahan penting dalam pendampingan pembangunan ke depan.
“Forum ini bukan sekadar ajang curhat. Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik, dari kita, oleh kita, untuk masyarakat desa,” pungkas Abd. Wahab. (*)
Penulis: All Tim TPP Kecamatan Singosari
