(catatan refleksi oleh Koorprov TPP P3MD Jawa Timur)
Jargon Pemutakhiran Data IDM tahun 2021 dari desa, oleh desa, untuk Desa dalam rangka SDGs Desa.
Miqotnya atau start IDM tahun 2021 adalah desa. program ini seperti tahun sebelumnya tentu bermula desa dan peruntukannya kembali ke desa (Goals). Outputnya IDM adalah data terupdate status desa di Indonesia tahun 2021 berupa data progres pergerakan 4 status Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.
Selanjutnya data IDM itu akan berfungsi sebagai kompas panduan desa dan pemerintah dalam mengintervensi dalam konteks kebijakan sinergitas membangun dan memberdayakan desa.
Andai saja datanya kurang valid apalagi dengan cara sengaja atau datanya direka-reka karena percaya “sas-sus” tertentu ambil contoh ada yang percaya bila status desanya naik menjadi desa mandiri maka katanya desanya tidak akan dapat bantuan lagi. Ini jelas hoax besar. Tahayul besar. Demit hitam. Terakhir: Tuyul!
Sepanjang yang penulis tahu justru bagi desa yg maju dan mandiri banyak mendapatkan tambahan support dari Kemendesa atau pihak lain. Seingat penulis pada tahun 2018-2019, sebelum pandemi jenis support pusat diluar Dana Desa bagi desa inovatif berupa dana stimulus Bumdesa sebesar 50 juta per Bumdesa atau program desa wiasata dari PUED Kemendesa 1 Milyar. Malahan ada juga CSR Bank pemerintah bagi desa wisata.
Pendek kata, bagi penulis “sas-sus” yang mengatakan desa maju dan desa mandiri itu merugikan desa itu demit atau hantu jadi penulis namakan wacana Demit (WD).
Bila elit desa jadi pengikut WD maka ampun sudah. Pendamping Desa wajib melakukan pencerahan (enlighment) dan penyadaran. WD ini kalau dibiarkan bisa-bisa arah kompas desa akan menunjuk pada arah yang salah; sebuah wilayah tak dikenal. Haha
Bayangkan bila ada jurang curam di depan berhantu pula. Bagaimana nasib warga desanya jangan sampai makin cepat bergerak karena salah arah makin jauh dari tujuan. Bukannya, tujuan desa adalah memakmurkan warganya.
Tanpa data IDM yang benar maka roda pembangunan bergerak kian menjauhi tujuan sebab desa salah pilih ‘mantu’ prioritas pembangunan dan pemberdayaan.
Bila pengambilan data dihegemoni “WD” maka sumber data desa tentang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yg masuk IDM tak benar maka bisa memicu Ular sawah. Dampaknya lanjutannya akan lahir pemberdayaan yang salah program atau salah segmen sasaran (anomali empowering).
Moga para elit desa tak mau jadi pengikut WD.
Amiin YRA.
Takbir! Shalawat!
*) Andry Dewanto Ahmad (Koorprov TPP P3MD Jawa Timur
4 Maret 2021
Siap Grak…. Berdaya Desaku Maju Indonesia ku