Jejakdesa.com – Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Tuban adakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mandiri (PPKM) di Café Kampung Sagu Desa Mandirejo Kecamatan Murakurak. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Ketua APDI Jatim Miftahul Munir, Koordinator Wilayah TTP Jawa Timur Maghfuri dan diikuti oleh TTP Tuban 121 orang. Forum tersebut terlaksana pada, Rabu (11/6/24).
Kegiatan ini mendorong agar kerja-kerja pendamping desa di Kabupaten Tuban lebih efektif, efisien dan sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan desa di Tuban. Hasil pendampingan mulai tahun 2015-2024 banyak desa yang mengalami lompatan luar biasa.
Menurut Ketua APDI Tuban Muhimmudin menuturkan, alhamdulillah Kabupaten Tuban tidak ada lagi desa yang berkembang, yang ada hanya desa maju dan mandiri. Ini sebuah prestasi luar bisa dari pemerintah desa.
“Berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024. Hasil menunjukan, maju dan mandiri. Artinya, pola pendampingan desa harus berubah. Tidak mungkin metode pendampingannya kayak tahun sebelum-sebelumnya,” terang Muhim.
Muhim menambahkan, peningkatan kapasitas ini bagian dari refleksi pendampingan. Arahnya adalah untuk mengetahui kendala apa yang ada di desa. Sehingga muncul solusi secara efektif dan efisien. “Kita tidak bisa kerja dengan biasa. Karena pemerintah desa butuh motivasi baru dalam melaksanakan pembangunan desa. Sehingga dapat memenuhi prioritas dan target pembangunan,” terangnya
Semantara Ketua APDI Jatim Misbahul Munir menyampaikan, TPP se-kabupaten atau se-Jawa Timur ini tersertifikasi semua. Bahkan di tahun 2019 sudah ada keputusan menteri yang mengharuskan bahwa seluruh tenaga pendamping profesional itu harus tersertifikasi.
“Alhamdulillah di Jatim sudah secara bergiliran mulai dari PLD melaksanakan sertifikasi. Sertifikasi tersebut di support oleh Kementerian Desa dan di Jatim tinggal 600 orang. Maka dari itu, ini bagian yang harus kita ikhtiarkan di tahun 2024. Sesuai dengan amanatnya LSP 2 Kementerian Desa,” terang Cak Munir.
Lebih lanjut menurut Munir, skema ini tidak seperti tahun kemarin kalau tahun kemarin mungkin kita dicatat 10 orang per Kabupaten. Tapi untuk tahun 2024 ini kurang lebih yang dianggarkan oleh Kementerian Desa ada 1000. Itu pun tidak cukup untuk menjangkau seluruh provinsi di Nusantara.
“Di Jatim sudah ada 600 orang. Diharapkan yang sudah siap silahkan untuk mendaftar Melalui aplikasi Kabupaten masing-masing. Nanti persoalan siapa yang dipanggil oleh Kementerian desa atau oleh LSP nanti. Itulah yang akan berangkat untuk mengikuti sertifikasi. Nah ikhtiar ini juga mendorong agar semuanya tersertifikasi. Maka bersiap-siaplah untuk yang tema PLD, yang nanti tidak terakomodir oleh Kementerian Desa bisa melalui skema berbayar,” tegasnya.
Sambutan Koordinator Wilayah TPP Jatim Maghfuri, pedamping mampu mendampingi , dari desa yang dulu tertinggal. Selama 10 tahun terakhir, desa-desa itu sudah menjadi maju, bahkan ada yang mandiri. Itu pekerjaan yang luar biasa. Tertinggal menjadi berkembang, dari berkembang menjadi maju, dari maju menjadi mandiri.
“Prioritas pembangunan di Desa tahun 2024 ada 3; pertama, mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal desa, kedua pengembangan atau peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, membangun kesadaran politik, sadar bahwa punya peran vital terhadap pembangunan desa,” ungkap Nuri.
Masih menurut Nuri, membangun nalar kritis dan sadar diri. Ketika sudah punya banyak ilmu, pada akhirnya kita tidak akan menjadi orang yang gampang protes tidak akan lagi menjadi orang yang gampang ngeluh. Tetapi justru akan menjadi orang yang mampu beradaptasi. Karena tujuan akhir dari kesadaran kritis itu adalah kemampuan kita beradaptasi.
“Saya cuma mau bilang, orang yang mampu bertahan itu adalah orang yang pintar. Bukan orang yang punya jaringan kuat, tetapi orang yang mampu beradaptasi. Sehingga perlu menambah wawasan dan selalu membuka diri,” pungkasnya.
